Menhan menolak wacana pemberian hak berpolitik terhadap TNI

[ Tentara Nasional Indonesia ]

JAKARTA - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, secara tegas menolak wacana pemberian hak politik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI), seperti yang pernah dilontarkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Kalau sekarang nggak pas. Saya tidak mau berpolitik. Kondisi kita kan belum matang berpolitiknya.

Jangan sampai nanti ada TNI PDIP, TNI Golkar, TNI apa, nanti perang sendiri," kata Ryamizard di kompleks Parlemen Jakarta, Senin (10/9).

Jenderal TNI Purnawirawan itu juga tidak mau berandai-andai saat disampaikan wacana ini mungkin bisa diterapkan 10 tahun ke depan.

Sebab, harus dilihat sejauh mana potensi adanya perpecahan bila TNI kembali punya hak politik.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) periode 2002-2005 itu menegaskan bahwa hak seorang tentara sudah habis ketika dia masuk ke dalam institusi militer.

Bukan saja hak politik, untuk menikah sekalipun, seorang prajurit TNI harus seizin atasan.

"Begini, Hak anggota tentara sudah habis saat masuk tentara.

Contoh saat mengajukan mau nikah, kedua belah pihak setuju, undangan juga. Begitu menghadap (atasan) izin menikah, kalau gak boleh, ya nggak boleh," jelasnya.

Karenanya, pria kelahiran Palembang itu tegas mengatakan sekarang ini TNI tidak boleh diberikan hak politik.

Sebab, potensi terjadinya perpecahan itu besar. Baik di internal TNI maupun partai politik.(fat/jpnn)